RRI.CO. ID, Medan - BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada 8 daerah termasuk Pemerintah Kota Tanjungbalai. Penyerahan dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat, 29 Mei 2026.
Tanjungbalai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni untuk ketiga kalinya berturut-turut. Naik dari tahun sebelumnya yang masih mendapat WTP dengan Penekanan Suatu Hal (PSH).
LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang kepada Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin.
"Kami bersyukur atas opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini bukan hanya pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan," ujar Muhammad Fadly.
Fadly menegaskan capaian ini merupakan kerja keras semua OPD, ASN dan dukungan semua elemen masyarakat, yang menjadi motivasi mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, Sejahtera).
BPK menilai LKPD 2025 Tanjungbalai disajikan secara wajar dalam semua hal material, mencakup posisi keuangan per 31 Desember 2025, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas sesuai standar akuntansi pemerintahan.
"Hal ini berdasarkan empat aspek penilaian: kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi," ujar Paula Henry Simatupang.
Henry menambahkan laporan ini menunjukkan Pemkot Tanjungbalai menyusun laporan keuangan secara wajar, sesuai standar, dan taat aturan. Pemeriksaan berjalan lancar tanpa intervensi atau janji dalam bentuk apa pun, menurut BPK yang juga mengapresiasi kerja sama Pemko Tanjungbalai.
Selain Tanjungbalai, delapan daerah penerima LHP dalam acara tersebut adalah Pemkab Humbahas, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkot Binjai, Pemkot Gunung Sitoli, dan Pemkot Tebingtinggi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....