RRI.CO.ID, Medan - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), guna mengakhiri persoalan klasik ketidaktepatan sasaran. Hal ini disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Senin 25 Mei 2026.

Rico menyoroti keluhan yang kerap muncul di tengah masyarakat terkait ketidakadilan penerimaan bansos. Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi akibat data yang belum valid dan masih rentan dipengaruhi subjektivitas di lapangan.

“Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujar Rico.

Menurut Rico, satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui digitalisasi dengan sistem berbasis data yang terintegrasi. Pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rico juga menegaskan Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem pendataan yang lebih profesional.

“Ke depan tidak boleh lagi ada data ‘like or dislike’. Bukan karena suka atau tidak suka, seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi,” ucap Rico.

Ia turut menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama digitalisasi. Ia bahkan secara langsung mengecek kesiapan para lurah yang hadir terkait kepemilikan IKD, dan meminta yang belum memiliki agar segera mengaktifkannya.

Lebih lanjut, Rico Waas mengungkapkan Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Para agen ini ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan

Ia menetapkan target ambisius, yakni setiap agen mendata minimal 5 KK per hari. Dengan skema tersebut, seluruh data kependudukan ditargetkan dapat tervalidasi dalam waktu satu bulan.

Rico Waas juga mengingatkan proses validasi data bisa menghadirkan “realitas pahit”, seperti meningkatnya jumlah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Namun, menurutnya kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan data yang tidak akurat.

“Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat,” kata Rico.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi. Erliani mengatakan, melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos akan dilakukan secara transparan dan real-time.

“Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional. Karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik,” ujar Rico.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data, sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat. Ia menambahkan, aplikasi portal yang digunakan nantinya akan mempermudah proses registrasi, verifikasi, serta memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui.

“Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” kata Didit.