RRI.CO.ID, Medan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).Cabang Medan secara tegas menolak rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah ulang Badko Sumbagtera. Sikap ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam sekaligus pernyataan mosi tidak percaya kepada Pengurus Besar HMI.

Pengurus Besar HMI dinilai tidak transparan dalam mengeluarkan keputusan terkait pelaksanaan musyawarah daerah tersebut. Keputusan tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan polemik di internal organisasi.

Ketua Umum HMI Cabang Medan Safrilla Sitorus menilai surat keputusan yang diterbitkan mengandung ketidakjelasan informasi. Menurutnya tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan mendasar yang melatarbelakangi lahirnya instruksi Musda ulang.

“Keputusan sepenting ini seharusnya disertai argumentasi yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi,” kata Safrilla, Sabtu, 25 April 2026.

Safrilla juga menyoroti adanya tudingan pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Hingga saat ini pihak pengurus pusat tidak memberikan penjelasan konkret mengenai bentuk kesalahan yang dimaksud.

“Tuduhan tanpa bukti transparan hanya akan mencederai nilai keadilan dan prinsip konstitusional tubuh organisasi,” ujar Safrilla, menegaskan.

HMI cabang Medan mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu di balik keputusan musyawarah ulang tersebut. Agenda di luar kepentingan organisasi dikhawatirkan dapat merusak independensi serta marwah HMI sebagai organisasi kader.

“Ketiadaan transparansi memunculkan dugaan bahwa ada agenda di luar kepentingan organisasi yang sedang dimainkan,” ucapnya, menjelaskan.

HMI Cabang Medan menuntut adanya klarifikasi terbuka serta argumentasi rasional dari pihak pengurus pusat. Mekanisme dan konstitusi organisasi yang telah disepakati bersama harus tetap dihormati oleh seluruh jajaran pengurus.

“Kami menuntut penghormatan terhadap mekanisme organisasi agar marwah serta integritas kader tetap terjaga,” ujar Safrilla, mengakhiri.