RRI.CO.ID, Medan- Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi sudah tepat jika mengacu pada mekanisme pasar, seiring harga minyak mentah dunia yang masih bertahan tinggi di kisaran 90 hingga 113 dolar AS per barel. Kondisi ini membuat harga pokok produksi (HPP) BBM non-subsidi otomatis mengalami kenaikan, berbeda dengan periode sebelum pecahnya perang Iran–AS ketika harga minyak masih berada di kisaran 60 dolar AS per barel.

Gunawan menyebut, kenaikan harga untuk BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite tidak akan memicu inflasi besar. Ia memperkirakan dampak inflasi hanya berada di kisaran 0,25 hingga 0,35 persen.

"Meskipun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada produk solar non-subsidi di atas 64 persen, dan untuk Pertamax Turbo naik sebesar 48 persen, sementara untuk jenis Pertamax masih bertahan sejauh ini, dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan BBM non-subsidi kali ini juga tidak signifikan,” ujar Gunawan pada Minggu, 19 April 2026.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke jenis BBM lain yang tidak mengalami kenaikan harga.

"Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya peralihan dari BBM non-subsidi ke BBM jenis lainnya yang tidak mengalami kenaikan harga. Perlu dipantau terus terkait dengan konsumsi Pertamax serta Bio Solar, karena kenaikan harga BBM di bulan ini berpeluang mendorong peningkatan konsumsi pada dua komoditas BBM tersebut," ucap Gunawan.

Gunawan menilai kenaikan harga BBM non-subsidi yang cukup tinggi menjadi sinyal bahwa harga keekonomian BBM subsidi masih berada di bawah harga wajar. Ia mengingatkan, jika tensi geopolitik tidak membaik dan eskalasi konflik meningkat, maka kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan BBM subsidi akan semakin besar.

"Dinamika pembentuk harga minyak saat ini sangat rentan membuat pemerintah lemah dalam mengelola fiskal. Terlebih jika ada penurunan outlook credit rating yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional, dampaknya tekanan rupiah sulit untuk dihindarkan dan berpotensi mendorong kenaikan HPP untuk minyak subsidi serta menggerus ketahanan fiskal APBN,” kata Gunawan.

Gunawan menekankan pentingnya peran pemerintah dan Pertamina dalam menjaga kepercayaan publik agar masyarakat tidak melakukan panic buying.

"Pertamina maupun pemerintah harus tetap menjaga narasi yang bisa menghapus rasa cemas masyarakat. Masyarakat berpeluang menambah pembelian untuk sekadar berjaga-jaga atau panic buying ringan," ujar Gunawan.