RRI.CO.ID, Karo - Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah AntarKepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri). Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu, 8 April 2026.
Komando Tarigan menyampaikan sejumlah isu strategis, seperti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp169 miliar yang berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini dinilai turut mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Karo.
Selain itu, permasalahan aktivitas galian C yang berkaitan dengan kewenangan sektor kehutanan juga menjadi perhatian. Komando Tarigan menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten, yang sebagian berada di tingkat provinsi, menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan.
Permasalahan lain yang turut disampaikan adalah terkait pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karo. Hingga saat ini pihaknya belum memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri, meskipun seluruh proses administrasi telah dinyatakan selesai.
“Kami telah lama mengurus pembentukan BUMD, dan seluruh proses administrasi di Kemendagri telah dinyatakan selesai. Kami mohon dukungan agar proses ini dapat segera dituntaskan, sehingga BUMD dapat segera beroperasi dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo,” ujar Komando Tarigan.
Melalui forum Reboan ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian, dukungan, serta solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Hal ini guna mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di Kabupaten Karo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....