Bupati Dairi Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 Bersama BPK

RRI.CO.ID - Medan - Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan negara di daerah. Hal ini ditegaskan dengan keikutsertaan Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala bersama seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis, 2 April 2026.

Kegiatan yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) V BPK RI ini menandai dimulainya audit Semester I Tahun 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah krusial untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah agar proses audit berjalan akuntabel dan tepat waktu.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sebelum tenggat waktu Maret 2026.

"Penyampaian yang tepat waktu adalah cerminan komitmen tata kelola yang sehat. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi penyajian data yang valid dan transparan," ujarnya.

Sementara itu Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menyatakan sebagai transparansi keuangan pihaknya telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada BPK RI Perwakilan Sumut Senin, 30 Maret 2026.

"Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, kualitas tata kelola keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan,"ucapnya.

Vickner Sinaga juga menginstruksikan Jajaran OPD, untuk merespons, kooperatif dan responsif dalam menyediakan data yang dibutuhkan tim pemeriksa.

"Saya minta seluruh Kepala OPD pastikan data yang diminta BPK disajikan secara cepat dan akurat. Target kita jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat," katanya.

Entry meeting ini juga menjadi wadah diskusi mengenai mekanisme pemeriksaan terbaru dan pemenuhan standar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan dimulainya audit ini, Pemerintah Kabupaten Dairi optimistis dapat menutup siklus anggaran 2025 dengan hasil yang memuaskan dan berintegritas.