RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai berkomitmen melakukan Percepatan Penanganan Pascabencana. Pemko Binjai melalui jajaran terkait akan terus melakukan koordinasi dan pembaruan data secara berkelanjutan guna memastikan seluruh proses penanganan pengungsi serta penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, didampingi Kepala Dinas Sosial Triono Julimawardi, serta sejumlah pejabat terkait, saat mengikuti Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pengungsi. Kemudian membahas Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Pemko Binjai berkomitmen mendukung penuh percepatan validasi data serta penanganan pascabencana secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak secara optimal.

Sementara, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal dalam paparannya pada Rakor tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan program pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Safrizal menjelaskan wilayah Aceh menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar dengan rencana pembangunan sebanyak 16.522 unit hunian, disusul Sumatera Utara sebanyak 1.001 unit dan Sumatera Barat sebanyak 732 unit.

"Program tersebut akan dilaksanakan hingga terpenuhinya penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) yang mencakup data pengungsi, hunian sementara, hunian tetap, serta progres lanjutan penanganan," kata Safrizal secara virtual di Binjai Command Centre (BCC), Senin, 02 Maret 2026

Safrizal juga menekankan pentingnya penyusunan data yang rinci dan akurat berbasis by name by address sebagai dasar penyaluran bantuan melalui BPBD dan lembaga terkait.

"Seluruh camat diharapkan dapat segera menindaklanjuti pendataan secara konkret, terukur, dan terorganisir bersama BPBD hingga tingkat desa atau dusun guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat teridentifikasi dengan baik," ujarnya.