RRI.CO.ID, Medan – Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut), Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan tidak ada permasalahan dalam pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hingga saat ini, sebanyak 96 persen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah disahkan oleh Disdik Pemprov Sumut.

Ia menjelaskan, berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, terdapat enam tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOS. Pertama, perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana BOSP.

Kedua, perencanaan dan penganggaran dana BOSP disusun untuk satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS. Ketiga, penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan.

Keempat, penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan dana BOSP. Terdiri atas rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang/jasa, serta satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.

Kelima, penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah. Keenam, hasil penyusunan dokumen RKAS diinput ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian.

“Sampai saat ini sudah lebih kurang 96 persen RKAS yang telah disahkan. Selanjutnya satuan pendidikan sudah dapat menggunakan dana BOS Tahap I sesuai dengan kebutuhan RAK (Rencana Anggaran Kas) yang tersedia/dianggarkan dalam RKAS," kata Terang Dewi di kantor Disdik Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Medan, Senin 2 Maret 2026.

Ia menuturkan kebutuhan anggaran yang harus diselesaikan saat ini meliputi kegiatan belanja jasa, belanja honor, serta belanja bahan kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, termasuk bahan untuk persiapan menghadapi Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada SMK.