RRI.CO.ID, Medan – Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis, 26 Februari 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak surat edaran Wali Kota Medan tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di wilayah Kota Medan.

Dalam tuntutannya, massa mempersoalkan penggunaan istilah “non-halal” dalam surat edaran serta penataan lokasi penjualan yang dinilai berpotensi membatasi ruang usaha pedagang daging babi. Para pedagang menegaskan proses pemotongan dilakukan di rumah potong hewan sehingga tidak menimbulkan limbah di lapak penjualan. Mereka juga menyatakan aktivitas jual beli tidak menggunakan badan jalan.

Dalam wawancara bersama media, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Medan, Boydo Panjaitan, menyampaikan pemerintah telah memberikan jaminan agar pedagang tetap dapat berjualan seperti biasa dengan tetap mematuhi aturan ketertiban dan kebersihan.

“Kita yang pasti sudah ada jaminan terhadap para pedagang untuk berjualan,” ujar Boydo. "Mereka bisa berdagang seperti sediakala, tentu dengan mengikuti aturan tidak menggunakan badan jalan dan menjaga kebersihan. Itu berlaku untuk semua jenis pedagang,"

Sementara, Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, mengatakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, telah mendengar aspirasi pedagang dan berkomitmen menyempurnakan surat edaran dengan melibatkan berbagai pihak.

“Beliau ingin aturan yang komprehensif dan tidak merugikan pedagang," ujar Lamsiang. "Surat edaran itu akan disempurnakan dengan melibatkan semua pihak, termasuk pedagang, agar tidak ada lagi kesalahpahaman,"

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa surat edaran akan dicabut sementara dan direvisi melalui rapat lanjutan bersama pihak terkait pada Jumat 27 Februari 2026. Hingga aksi berakhir, situasi terpantau kondusif dan massa membubarkan diri secara tertib.