RRI.CO.ID, Medan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Ahmad Qosbi menegaskan percepatan akselerasi tata kelola layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan di Sumut tahun ini lebih progresif. Hal tersebut disampaikannya pada Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jumat 20 Februari 2026.

“Kami telah memantapkan strategi untuk mewujudkan pembangunan tata kehidupan beragama di Sumatra Utara melalui pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Untuk itu, kami memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. dengan dukungan dari Bapak Ibu semoga kami dapat melayani umat secara optimal,” ucap Qosbi.

Ia menyebut akan memprioritaskan akselerasi digitalisasi tata kelola dan fokus pada kualifikasi unggul dan relevansi pada pendidikan keagamaan. Ini sejalan dengan visi Kementerian Agama: Mempersiapkan Umat Masa Depan.

“Terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, tantangan utama kami di Sumatra Utara adalah besarnya volume lembaga dan luasnya rentang kendali. Ada banyak sekolah keagamaan yang masih sangat membutuhkan ruang belajar, asrama, dan fasilitas sanitasi yang layak," ucap Ahmad Qosbi.

Ia juga menyampaikan belum meratanya SDM, baik guru dan penyuluh agama. Selain itu, anggaran sarana prasarana belum tersedia secara rutin setiap tahunnya.

"Kami juga masih menanti dukungan regulasi daerah, di mana Raperda Provinsi Sumatra Utara tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren hingga kini masih belum disahkan. Kami memohon kolaborasi kita semua untuk mewujudkan masa depan umat yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Ahmad Qosbi juga menyampaikan konsistensi Kanwil Kemenag Sumut dalam merawat harmoni di tengah kemajemukan Sumatra Utara. Untuk itu, menurutnya langkah-langkah yang menjadi aksi di tahun ini adalah Transformasi Dakwah Digital & Program Youth Harmony, Penguatan ekoteologi (Kerukunan Jilid II), dan apresiasi tata kelola kerukunan.

“Merawat harmoni di tengah kemajemukan ini adalah prioritas mutlak. Mengingat karakter umat saat ini telah bergeser menjadi generasi digital yang rentan terhadap provokasi instan. Program prioritas pembinaan umat kami arahkan pada langkah preventif dan inovatif dengan melibatkan seluruh daya dukung yang ada,” ujarnya.

Selain itu Kanwil Kemenag Sumut bertransformasi melakukan sinergi strategis yang proaktif, taktis, dan terikat secara legal-formal dengan instansi sectoral baik di provinsi sampai ke daerah. Implementasi koordinasi dan sinergi tersebut mencakup sistem peringatan dini (Early Warning System) & pencegahan konflik terpadu, pendampingan hukum dan tata kelola yang bersih, sinergi layanan kesehatan bagi generasi masa depan.

“Kami terus mengajak dan berkolaborasi dengan banyak pihak baik institusi pemerintah, organisasi masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya. Koordinasi ini untuk memperluas gerakan moderasi yang damai, rukun, serta harmoni,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menyampaikan kunjungan reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus melakukan pengawasan terhadap anggaran fungsi agama dan sosial. Ia menegaskan DPR RI terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

"Pertemuan ini diharapkan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjalin komunikasi intensif, memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera Utara secara inklusif," kata Ansori Siregar.

Dalam momentum ini juga, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi Sumatra Utara secara simbolis. Total bantuan yang diberikan berjumlah Rp.6.376.800.000,-.