RRI.CO.ID, Medan – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta agar kendala administrasi kependudukan tidak menghambat pelayanan kesehatan warga. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin, saat diwawancarai, Selasa, 3 Februari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menindaklanjuti aduan warga Desa Cinta Rakyat, Kabupaten Deli Serdang, terkait pengurusan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan rencana pengobatan seorang warga bernama Zul Ramadan Hasibuan. Aduan itu dilaporkan oleh kakaknya, Ani, yang mengaku mengalami kendala saat mengurus dokumen kependudukan adiknya.

Herdensi mengatakan Ombudsman telah meminta pemerintah desa agar memprioritaskan layanan kesehatan bagi Zul, meskipun dokumen kependudukan yang bersangkutan belum lengkap. Hal ini sejalan dengan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang telah diterapkan di Sumatera Utara.

“Kami meminta agar pelayanan kesehatan tetap diutamakan. Kendala administratif silakan diurus secara paralel, tetapi jangan sampai menghambat layanan, apalagi Sumatera Utara sudah menerapkan UHC,” ujar Herdensi.

Sementara itu, Kepala Desa Cinta Rakyat, Adi Kustiono, mengatakan pihak desa telah memfasilitasi pengobatan Zul Ramadan Hasibuan ke puskesmas setempat meski belum memiliki data kependudukan lengkap. Pemeriksaan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan pihak puskesmas.

“Adiknya yang sakit itu tidak punya data, tapi tetap kita bawa ke puskesmas. Kita fasilitasi pemeriksaannya dan itu gratis. Dia memang belum ada KTP dengan alamat Deli Serdang, tapi kami jaminkan saja karena sudah terjalin kerjasama yang erat dengan pihak puskesmas," katanya.

Ia menambahkan, pihak desa juga akan mengupayakan pendataan administrasi kependudukan ke kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lubuk Pakam. Langkah ini penting untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan lanjutan, termasuk rujukan ke rumah sakit jika dibutuhkan.