RRI.CO.ID, Bogor– Pentingnya budaya kerja baru yang mengedepankan integritas dan menanggalkan budaya lama yang berpotensi koruptif perlu dibangun secara sadar dan menyeluruh di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat pembukaan agenda Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Bogor, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Dahnil mengingatkan agar kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar menjadi formalitas belaka. Ia memberikan peringatan tegas terkait tujuan dari pelaksanaan agenda-agenda di lingkungan kementerian.

"Jika acara ini diselenggarakan hanya untuk penyerapan anggaran semata, maka sesungguhnya kita sudah melakukan gratifikasi itu sendiri," ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Dahnil menyoroti urgensi pembentukan karakter dan sistem di lingkungan Kemenhaj. Mengingat kementerian ini mengurus urusan peribadatan yang sangat fundamental bagi umat Islam, standar moral dan etika para pegawainya harus berada di tingkat tertinggi.

"Kita ingin bangun corporate culture, wajah utama Kemenhaj adalah integritas, karena kita ngurusin sesuatu yang suci, yang dalam konteks Islam adalah sesuatu yang paling sempurna. Kita ingin bangun sistem pengendalian internal yang kuat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga menyentuh aspek empati dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta sosialisasi tentang pengorbanan besar yang dilakukan oleh para calon jemaah demi menunaikan rukun Islam kelima.

Menurutnya, yang dilayani oleh Kemenhaj adalah para jemaah haji yang sebagian besar dari mereka bukanlah kalangan mampu. Banyak dari para jemaah tersebut harus menabung puluhan tahun lamanya bahkan tak sedikit yang rela menjual aset berharganya seperti tanah, sawah, maupun kendaraannya.

"Yang kita layani adalah jemaah yang sebagian besar jual tanahnya, jual harta bendanya untuk naik haji. Maka dari itu, kita pastikan proses penyelenggaraannya hasan (baik) dan suci," ujarnya.

Ia juga berharap, penyelenggaraan acara Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi bisa memberikan panduan teknis yang jelas bagi semua petugas haji dan pegawai Kemenhaj dalam upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi.