Mahyaruddin Harapkan Kepastian Status dan Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu

RRI.CO.ID, Medan - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi yang lebih jelas terkait status dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Harapan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus Pejuang Ikatan Pegawai Honor R4 (IPHR) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Selasa, 7 Juli 2026.

Selain membahas persiapan pelantikan IPHR, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai masa depan para PPPK paruh waktu. Isu kepastian status kepegawaian menjadi salah satu perhatian utama dalam audiensi tersebut.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah memahami harapan para PPPK paruh waktu yang menginginkan kepastian regulasi. Menurutnya, kejelasan aturan akan memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan semangat aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan segera ada regulasi dan kejelasan yang lebih baik mengenai status serta kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemko Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin.

Pembina IPHR Tanjungbalai Andrean Hanif menjelaskan organisasinya dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi honorer R4 yang sebelumnya sempat dirumahkan akibat perubahan regulasi. Kini para anggotanya telah menjadi ASN PPPK paruh waktu dan berkomitmen meningkatkan disiplin serta profesionalisme.

"IPHR berdiri sebagai organisasi tempat berhimpun beberapa Honorer R4 yang sempat dirumahkan karena regulasi undang-undang. Organisasi ini dibentuk agar setiap anggota IPHR ingat masa lalu dan lebih disiplin bekerja karena sekarang telah menjadi ASN PPPK paruh waktu serta siap mendukung penuh program Wali Kota dan Wakil Wali Kota mewujudkan Tanjungbalai EMAS," kata Hanif.

Hanif juga menegaskan seluruh anggotanya akan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme sebagai aparatur pemerintah.