KBRN, Aceh Tamiang: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, mengatakan pemerintah daerah bersama PLN terus berupaya mempercepat normalisasi jaringan listrik meski tingkat kerusakan infrastruktur cukup parah.

“Pemulihan listrik dilakukan bertahap karena seluruh gardu di Aceh Tamiang sempat terendam. Saat ini listrik baru menyala di beberapa desa, dan terus kita dorong percepatannya,” ujar Syuibun Anwar, Kamis (18/12/2025).

Selain pemulihan listrik, Syuibun menyebut bantuan logistik yang masuk ke Aceh Tamiang, jumlahnya cukup banyak, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, serta lembaga nonpemerintah atau NGO.

Seluruh bantuan dihimpun di posko induk yang berlokasi di Kantor Bupati Aceh Tamiang, sebelum disalurkan ke lapangan melalui camat dan kepala desa.

“Bantuan kita kumpulkan di posko induk, kemudian didistribusikan ke masyarakat melalui camat dan kepala desa. Alhamdulillah seluruh wilayah sudah terjangkau, tetapi jumlahnya masih belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk Aceh Tamiang yang mencapai lebih dari 310 ribu jiwa membuat bantuan logistik seperti beras, mi instan, telur, dan bahan pokok lainnya cepat habis. Oleh karena itu, distribusi bantuan harus dilakukan secara berulang.

“Kalau hari ini kita drop puluhan ton beras, itu hanya bertahan tiga sampai empat hari. Setelah itu harus kita salurkan lagi,” ucapnya.

Syuibun menambahkan, kebutuhan mendesak lainnya adalah air bersih. Hingga kini, pemerintah daerah masih mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki dan mobil pemadam kebakaran. Ia juga membuka peluang bantuan berupa sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Selain air, warga juga membutuhkan kereta dorong, sekop, alat pembersih lumpur, serta sepatu bot guna mendukung proses pembersihan rumah. Banyak warga dilaporkan mengalami luka, akibat pecahan kaca dan benda tajam yang tertimbun lumpur.

Ia mengakui keterbatasan alat berat menjadi kendala dalam percepatan pemulihan. Sejumlah alat berat milik pemerintah maupun swasta ikut terendam banjir, sehingga penanganan difokuskan terlebih dahulu pada pembukaan akses jalan nasional dan kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah juga mewaspadai potensi gangguan kesehatan akibat tumpukan sampah dan lumpur. Meski layanan kesehatan telah menjangkau wilayah terdampak, keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi hambatan utama.

“Kami berharap ada tambahan dukungan dari pemerintah pusat, daerah lain, maupun lembaga nonpemerintah, terutama untuk armada persampahan dan alat berat, agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.

(Raihan Putri)