KBRN, Medan: Pemerintah daerah diminta mendukung tekad Presiden Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apalagi Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi, dengan 70 persen lebih penduduk kini berada di usia produktif.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, pada acara Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, di Medan, Kamis (23/10/2025).

“Kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun di tahun 2028-2029,” ujarnya.

Menurutnya angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah masa rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju.

"Target tersebut tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan di daerah lah mesin ekonomi berputar. Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujarnya.

Budi melanjutkan, lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah, industri, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Jika daerah bergerak serentak, maka pertumbuhan nasional akan terdorong secara signifikan.

"Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan diri bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat. Tapi juga berkreasi menjadi penggerak ekonomi produktif," ucapnya.

Dalam kaitan tersebut, Budi menyarankan agar daerah melakukan tiga langkah strategis. Pertama: Menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus menetapkan target investasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan populasi penduduknya serta fokus pada potensi unggulannya.

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi hanya berguna jika penduduk berkualitas dan menjadi tenaga kerja yang punya keterampilan. Untuk itu, Pemda harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga semua penduduk harus terbebas dari stunting.

Ketiga, mendorong wirausaha muda dan UMKM. Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga menjadi pencipta kerja. Pemda bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan platform digital bagi UMKM lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan global.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatra Utara (Sumut) Togap Simangunsong, menyampaikan komitmen Pemprov dalam memperkuat pembangunan kependudukan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis, dan kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Fatmawati, berharap peta jalan ini masuk dalam Dokumen Perencanaan Daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

"Setelah itu kita menyusun rencana aksi (Renaksi) yang rinci setiap tahunnya. Sehingga kita bisa melihat siapa yang akan mengerjakan apa terkait dengan kondisi-kondisi atau masalah yang ada di Sumut," ujarnya.