KBRN, Medan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan ini digelar untuk memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran.

Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono, menyampaikan pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas Presiden RI. Terwujudnya swasembada pangan diharapkan mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman kelaparan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Pemeriksaan tematik ketahanan pangan ini untuk memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran. Memberikan dampak nyata, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatra Utara (Sumut) Togap Simangunsong, secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan sejumlah program prioritas dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satunya adalah revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantai Utara Jawa untuk budidaya ikan tilapia (nila).

Tambak tersebut ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dengan estimasi produksi mencapai 1,18 juta ton/tahun. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 33 lokasi.

Pada tahap awal, program ini akan dilaksanakan di 10 daerah. Yakni Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Kota Semarang, Kota Medan, Jakarta, Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bandung Raya.

Menurut Zulkifli, peran BPK dalam pemeriksaan ketahanan pangan sangat penting, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2026, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai Rp335 triliun dengan 82,9 juta penerima manfaat. Selain itu, akan dibentuk 82.127 Koperasi Merah Putih dengan total anggaran sekitar Rp240 triliun.

“Multiplier effect-nya luar biasa. Termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.