KBRN, Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid meresmikan 1.194 titik kampung internet di lima provinsi. Peresmian serentak dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Senin (29/9/2025).

Selain Sumut, lima provinsi yang mendapat manfaat dari kampung internet yakni Provinsi Banten, Jawa Barat (Jabar), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Lampung.

"Provinsi Sumut paling banyak penerima manfaatnya. Ada 307 titik yang tersebar di dua kabupaten, yakni Deliserdang dan Serdangbedagai (Sergai)," katanya.

Meutya menjelaskan, kampung internet ini bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi fixed broadband yang baru mencapai 21 persen, dari target 50 persen berdasarkan RPJMN 2025-2029. Selain itu, diluncurkannya kampung internet juga diharapkan mendorong akses ekonomi masyarakat yang ada di desa.

"Akses internet bantuan dari pemerintah diharapkan sebagai motor penggerak berkembangnya desa. Jangan dibuat untuk judi online, atau menipu-nipu secara digital," ujarnya.

Selain infrastruktur jaringan, pemerintah juga membangun sumber daya manusia (SDM) berbasis digital. Para pelaku usaha digital akan berkolaborasi dengan sekolah untuk menyiapkan SDM andal.

"Nanti ada di SMK Negeri 1 Lubukpakam. Akan diberi pelatihan bagi siswa juruan teknik jaringan. Sehingga jika ada perbaikan atau pemeliharaan tidak sulit mencari SDM-nya lagi," katanya.

Menteri Komdigi Meutya Hafid bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya, meresmikan program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025) (Foto: Dinas Kominfo Sumut)

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengatakan, program dari Komdigi selaras dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) Provinsi Sumut. Provinsi Sumut, mempunyai program digitalisasi pelayanan publik CERDAS yakni Cepat, Responsif, Andal, dan Solutif.

Surya mengatakan program ini ditargetkan teralisasi pada Januari 2026 yang menjangkau hingg 33 kabupaten/kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, mempermudah akses pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik.

"Untuk menyukseskan program ini perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan semua pihak. Saya mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan fasilitas ini secara bijak dan produktif. Tidak ada lagi kesejangan digital," ucapnya.