KBRN, Medan: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut secara total menangani pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Badan Pengelola (BP) Geopark Kaldera Toba optimis kartu hijau (green card) akan didapat setelah upaya yang dilakukan semua pihak menjelang revalidasi.

“Dilihat dari pemenuhan rekomendasi kita yang sudah siap. Kemudian komitmen semua pihak, mulai dari gubernur, kementerian/lembaga, jajaran OPD Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, kita yakin green card itu dapat kita wujudkan,” kata General Manager (GM) Badan Pengelola Kaldera Toba Azizul Kholis, Senin (14/7/2025).

Terkait pemenuhan rekomendasi, Azizul mengungkapkan seluruh rekomendasi UNESCO telah dilaksanakan. Menurut Asesor UNESCO Soo Jae Lee yang sebelumnya mengunjungi sejulah geosite, rekomendasi telah dilaksanakan dengan baik dan sudah terpenuhi. Visibilitas dan model kemitraan pun dinilai sudah baik.

Khusus mengenai kemitraan, Azizul mengatakan Soo Jae Lee senang dengan kemitraan swasta dan pengelola geopark. Menurutnya hal tersebut adalah nilai tambah.

“Bahkan beliau mengusulkan ini diikutkan dalam festival internasional tentang model kerja sama badan pengelola UNESCO Global Geopark. Model ini bisa menjadi role model pengelolaan geopark, bukan hanya di Indonesia tapi dunia,” kata Azizul.

Pra revalidasi sebelumnya dilakukan bersama dengan Asesor UNESCO Soo Jae Lee. Asesor dan rombongan meninjau sejumlah geosite mulai Jumat (11/7/2025) hingga Minggu (13/7/2025).

Sejumlah geosite yang dikunjungi, mulai dari Sipinsur, Huta Ginjang, Sibaganding, Taman Eden 100, Huta Siallagan dan lainnya.

“Pada 11-13 Juli lalu telah kita dilakukan kegiatan pra revalidasi atau simulasi untuk mempersiapkan pelaksanaan revalidasi sesungguhnya. Itu kita lakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang harus kita antisipasi jelang revalidasi 21-25 Juli 2025,” ucap Azizul.