RRI.CO.ID, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kongres XXII dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat menghadiri pembukaan Kongres dan PIT IAI 2026 di Medan, Kamis, 6 Agustus 2026. Surya mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan organisasi profesi, termasuk IAI.

Menurutnya, apoteker merupakan garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan SDM kesehatan, perluasan akses pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi dengan organisasi profesi termasuk Ikatan Apoteker Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, Lilik Yusuf Indrajaya, menyambut baik komitmen tersebut. Ia menegaskan IAI akan terus memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar berbagai kebijakan kefarmasian dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tenaga kefarmasian.

Menurut Lilik, organisasi profesi memiliki posisi strategis karena anggotanya terlibat di seluruh rantai pelayanan kefarmasian, mulai dari industri, distribusi, hingga pelayanan di apotek, klinik, dan rumah sakit. Karena itu, IAI siap memberikan kajian akademis maupun masukan praktis bagi pemerintah.

"Kami juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memahami kondisi kefarmasian saat ini dan bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat," katanya.

Lilik berharap Kongres dan PIT IAI 2026 menjadi momentum memperluas kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem kefarmasian nasional.