RRI.CO.ID, Medan – Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen administrasi pelaksanaan skrining tuberkulosis (TB) yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), agar pencairan anggaran tidak mengalami keterlambatan.

"Percepatan skrining TB menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat deteksi dini, sekaligus memutus rantai penularan penyakit," kata Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus, dalam rangkaian kunjungan di Kota Medan, Selasa 21 Juli 2026.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Dini, menjelaskan pencairan anggaran pelaksanaan skrining TB bergantung pada kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan masing-masing pemerintah daerah.

"Pencairan anggaran ke daerah bergantung pada kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan pemerintah daerah," ujarnya.

Dini mengatakan sejumlah daerah di Sumatera Utara telah melengkapi seluruh persyaratan, sehingga anggaran dapat segera disalurkan. Daerah tersebut antara lain Dairi, Humbang Hasundutan, Binjai, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Nias Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Toba.

Sementara itu, pemerintah daerah yang masih belum melengkapi dokumen diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pelaksanaan skrining TB tidak mengalami hambatan.

"Pemerintah daerah yang belum melengkapi dokumen diminta segera berkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan," katanya.

Selain kesiapan administrasi, Kementerian Kesehatan juga mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, termasuk klinik pratama dan organisasi kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan skrining TB di seluruh lokasi yang telah ditetapkan.

Melalui percepatan administrasi dan kolaborasi lintas fasilitas kesehatan, pemerintah berharap target pelaksanaan skrining TB terintegrasi dengan Program CKG dapat berjalan sesuai jadwal sekaligus meningkatkan penemuan kasus secara dini.