RRI.CO.ID, Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan program Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD Pemko Medan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Program ini difokuskan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Rico menegaskan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan langkah konkret untuk menjamin perlindungan masyarakat pekerja.

Ia menjelaskan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pembiayaan kecelakaan kerja tanpa batas sesuai ketentuan. Santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta sampai jenjang perguruan tinggi, dengan syarat kepesertaan minimal tiga tahun.

“Pemerintah tidak ingin ada persoalan sosial baru ketika kepala keluarga meninggal dunia tanpa perlindungan. Karena itu, kepala lingkungan menjadi ujung tombak sosialisasi dan rekrutmen peserta di tingkat warga,” ujarnya pada peluncuran program di Medan, Rabu 25 Februari 2026.

Rico memaparkan, pada tahun sebelumnya setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, realisasi telah mencapai 40.435 orang atau sekitar 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan. Bahkan, terdapat kepala lingkungan yang mampu mendaftarkan hingga 300 peserta.

Ke depan, Pemko Medan berencana meningkatkan target menjadi 50 peserta per kepala lingkungan, guna memperluas cakupan perlindungan pekerja informal.

Selain itu, Rico juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatra Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, terkait jaminan pembiayaan perawatan kecelakaan kerja yang ditanggung penuh sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyerahkan secara simbolis beasiswa pendidikan dan santunan klaim kepada ahli waris peserta. Hingga saat ini, tercatat 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa dari program tersebut.

Rico menegaskan keberlanjutan program menjadi prioritas karena pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Ini bukan hanya program, tetapi ikhtiar memastikan masa depan masyarakat lebih terjamin dan risiko sosial dapat tercegah sejak awal," kata Rico.