Hari Hak Tahu Dorong Keterbukaan Informasi Publik

RRI.CO.ID, Medan – Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik terus diperkuat melalui peringatan Hari Hak Tahu Sedunia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan asistensi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara di Kantor KI Sumut, Senin 28 September 2026.

Kegiatan dihadiri perwakian Dinas Komunikasi dan Informatika se-Sumatera Utara, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Abdul Harris Nasution, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga perlu mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat agar dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Keterbukaan informasi harus diwujudkan dengan menyediakan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan sesuai ketentuan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Sekretaris Diskominfo Sumut, Achmad Yazid Matondang, menyebut peringatan Hari Hak Tahu Sedunia menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh badan publik. Keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Peringatan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang transparan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Toba, Tumpal Panjaitan, menyampaikan Hari Hak Tahu Sedunia dapat mendorong akses universal terhadap informasi publik. Akses tersebut diharapkan berlangsung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, badan publik di Sumatera Utara diharapkan semakin konsisten memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.