RRI.CO.ID, Medan - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Komdigi, di Medan, Rabu 1 Juli 2026. Forum tersebut merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi ke-XVIII.
Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat”, Aris memaparkan sejumlah strategi prioritas. Mulai dari penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga transformasi komunikasi publik berbasis data.
Dalam paparannya, Aris mengingatkan selama ini konsentrasi pengembangan digital di daerah kerap terjebak pada pembuatan aplikasi semata, sementara aspek tata kelola dan manajemen sering kali terlupakan.
"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital, agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.
Aris juga menekankan prinsip "minim aplikasi kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan (layer) data dan aplikasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan pada vendor tertentu (vendor lock-in).
Menyikapi keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, Aris menyampaikan Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) yang lebih efisien dengan prinsip pembayaran sesuai pemakaian (pay-as-you-use). Selain itu, lanjut Aris, skema Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) kini dibuka secara kolaboratif.
Pemerintah kota yang memiliki infrastruktur pusat data yang memenuhi syarat, diundang untuk bergabung dan berbagi pakai sumber daya. Sebagai wujud konkret pemanfaatan teknologi digital, Kemenkomdigi tengah membangun tiga kunci Digital Public Infrastructure, yakni: Single Sign-On (SSO): Satu pintu masuk untuk memudahkan akses publik. Kemudian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP):Untuk mendorong interoperabilitas data lintas instansi.
Saat ini, infrastruktur PDN telah diuji coba untuk mendukung program percepatan bantuan sosial (Bansos) melalui piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota. Program ini mengintegrasikan data real-time dari berbagai instansi vertikal—seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri, agar penyaluran bansos tepat sasaran dan memotong waktu birokrasi secara signifikan. Targetnya, program ini akan digulirkan secara nasional pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.
Menghadapi tantangan era disrupsi digital dan maraknya hoaks (infodemic), Aris mengajak dinas kominfo di seluruh daerah untuk mengubah strategi komunikasi konvensional yang searah menjadi manajemen reputasi yang berbasis data. Kemenkomdigi kini mulai mengadopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk menganalisis tren media sosial, dan mempercepat respons terhadap krisis komunikasi.
Kemenkomdigi kini tengah berfokus pada integrasi dan validitas data daerah. Menurutnya, teknologi mutakhir seperti AI tidak akan berjalan optimal tanpa input data yang valid dan interoperabilitas sistem aplikasi yang baik. Dengan keterbukaan dan tata kelola data yang matang, para pimpinan daerah diharapkan dapat memperoleh insight yang akurat, guna mengambil keputusan secara cepat dan merespons setiap permasalahan masyarakat secara real-time.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....