KBRN,Hong Kong: Pemerintah Tiongkok menyerukan peningkatan representasi negara-negara berkembang dalam penyelesaian sengketa internasional, seiring dengan peluncuran Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Internasional untuk Mediasi (International Organization for Mediation/IOMed) yang ditandatangani oleh 32 negara pada sebuah seremoni di Hong Kong, Jumat (30/5/2025).

Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menekankan pentingnya menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, inklusif, dan menguntungkan semua pihak, khususnya negara-negara di kawasan Global South. Ia menyerukan agar IOMed menjadi instrumen hukum internasional yang memastikan keadilan prosedural dan substansial.

“Kita harus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, memastikan partisipasi negara berkembang, dan memperkuat suara mereka dalam tata kelola global,” ujar Wang Yi di hadapan perwakilan lebih dari 80 negara dan organisasi internasional.

IOMed diharapkan menjadi pelengkap bagi mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sudah ada seperti arbitrase dan litigasi, namun dengan keunggulan pada fleksibilitas, efisiensi, dan biaya yang lebih rendah. Mediasi dipandang sebagai alternatif yang lebih bersifat kolaboratif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, khususnya Pasal 33 yang mendorong penyelesaian damai atas sengketa antarnegara.

Wang Yi juga menyoroti bahwa mediasi merupakan nilai universal yang dijunjung berbagai peradaban. Organisasi ini, katanya, dapat membantu mengatasi pola pikir konflik “menang-kalah” yang selama ini mendominasi hubungan internasional, dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama.

Dengan berkantor pusat di Hong Kong, IOMed diharapkan menjadi platform global yang membuka akses lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya dan mencari penyelesaian sengketa secara setara.

Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berakhirnya Perang Dunia II, dua momentum yang, menurut Wang, menegaskan kembali perlunya tatanan internasional yang damai, adil, dan inklusif.