KBRN, Haikou: Implementasi perjanjian China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) Versi 3.0 diyakini akan mendorong kerja sama rantai pasok dan mempercepat peningkatan industri di kawasan. Hal ini disampaikan para pakar dalam forum RCEP Media & Think Tank 2025 di Haikou, Provinsi Hainan, pada Minggu (26/5).

CAFTA 3.0 tidak hanya memperkuat kolaborasi dalam kerangka Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), tetapi juga menjadi langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk ancaman dari kebijakan perdagangan sepihak.

Dikutip dari China Daily, Perundingan CAFTA 3.0 sendiri telah resmi selesai pekan lalu. Menteri ekonomi dan perdagangan dari China serta 10 negara anggota ASEAN menyatakan akan melanjutkan proses penandatanganan dan ratifikasi di tingkat domestik, dengan target penandatanganan resmi protokol peningkatan perjanjian pada akhir 2025.

Menurut Kementerian Perdagangan China, CAFTA 3.0 akan menciptakan kerangka perdagangan bebas yang inklusif, modern, komprehensif, dan saling menguntungkan. Perjanjian baru ini mencakup sembilan bab tambahan, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, serta kerja sama ekonomi dan teknis.

“Sebagai anggota RCEP, peningkatan kerja sama ini akan menjadi dorongan baru bagi pertumbuhan kawasan ke depan,” kata Zhang Lijuan, profesor perdagangan internasional dari Universitas Shandong.

Data dari Administrasi Umum Bea Cukai China menunjukkan bahwa nilai perdagangan China dengan ASEAN mencapai 2,38 triliun yuan (sekitar 329,6 miliar dolar AS) dalam empat bulan pertama 2025, meningkat 9,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ASEAN kini menyumbang 16,8 persen dari total perdagangan luar negeri China.

Huang Qunhui, anggota Komite Ekonomi pada Komite Nasional Ke-14 CPPCC, menyebut penambahan bab-bab baru dalam CAFTA 3.0 akan memperkuat integrasi ekonomi regional dan memperdalam kolaborasi rantai industri serta pasok. Ia juga menilai perjanjian ini dapat menjadi model untuk kesepakatan perdagangan bebas lainnya di masa depan.

Namun demikian, Huang menyoroti masih adanya kesenjangan infrastruktur dan digital antara China dan negara-negara ASEAN, yang menjadi tantangan dalam integrasi kawasan. Ia menilai CAFTA 3.0 dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan ini secara lebih inklusif dan seimbang.

Alvin Ang, peneliti senior dari Centre for Strategic and Policy Studies Brunei, menambahkan bahwa bagi negara-negara kecil seperti Brunei, perjanjian perdagangan tidak hanya penting untuk menarik modal asing, tetapi juga untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan agar investasi tersebut berdampak optimal.

Dari sisi pelaku usaha, Luo Qian, Presiden Supreme Intelligent Technology Co, menyambut baik hasil perundingan CAFTA 3.0. Perusahaannya, produsen mesin jahit berbasis di Ningbo, Provinsi Zhejiang, mencatat peningkatan ekspor ke pasar ASEAN hingga 30 persen secara tahunan, mencapai 80 juta yuan dalam periode Januari–April 2025.

“Permintaan produk kami di negara-negara seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja terus tumbuh. Dengan CAFTA 3.0, kami melihat peluang besar untuk memperluas pasar di kawasan ini,” ujar Luo.

Ia mencatat bahwa banyak pabrikan di Asia Tenggara kini mulai mengadopsi sistem otomatisasi dan robotik guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan CAFTA 3.0 akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan China untuk memperkuat kehadirannya di sektor ini.

CAFTA 3.0 dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat komunitas perdagangan regional, mengakselerasi integrasi ekonomi, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif di kawasan Asia Timur dan Tenggara.