KBRN, Rio de Janiero: Para Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS melaksanakan pertemuan di di Kota Rio de Janeiro, Brazil pada Senin (28/4/2025).

Tiga tema utama menjadi fokus diskusi panel, yakni penanganan krisis global dan regional, reformasi kelembagaan internasional untuk tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta peran Global South dalam memperkuat multilateralisme.

Pertemuan di hari pertama ini menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama multilateral merupakan kunci untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global.

Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Luar Negeri Brasil, Duta Besar Mauro Vieira, menyoroti posisi unik BRICS sebagai wadah dialog yang mengedepankan kesetaraan kedaulatan. “Sebagai sebuah kelompok, BRICS mengakui kepentingan strategis serta kepentingan ekonomi dan keamanan yang sah dari setiap anggotanya, baik di kawasan masing-masing maupun secara global. Ini merupakan kontribusi kami dalam distribusi kekuasaan global yang adil, yang diperlukan untuk mencapai perdamaian, pembangunan, dan keberlanjutan. Kami membela diplomasi, bukan konflik, dan kerja sama, bukan unilateralisme,” ujar Vieira, dikutip dari situs resmi BRICS.

Pertemuan ini menandai tonggak bersejarah sebagai agenda resmi pertama para Menlu BRICS setelah ekspansi keanggotaan. Jika sebelumnya kelompok ini terdiri dari lima negara, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kini jumlah anggota dan mitra yang secara formal terlibat dalam agenda Global South meningkat hingga 300 persen.

Hari ini (29/4/205), para menteri dijadwalkan mengesahkan deklarasi bersama yang akan menjadi dasar bagi Deklarasi Akhir BRICS 2025, yang akan disahkan oleh para kepala negara dan pemerintahan dalam KTT Puncak pada Juli mendatang, juga di Rio de Janeiro.

Seruan untuk perdamaian menjadi salah satu sorotan utama dari pernyataan Vieira. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas melonjaknya jumlah konflik global. Sepanjang 2023, dunia mencatat 183 konflik, jumlah tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, mendekati level yang tercatat pada era Perang Dingin. “Penderitaan manusia tidak boleh dijadikan alat politik. BRICS harus terus mendukung sistem kemanusiaan global yang netral, tidak dipolitisasi, dan benar-benar universal. Jalan menuju perdamaian tidak mudah dan tidak lurus, tetapi BRICS bisa dan harus menjadi kekuatan untuk kebaikan, bukan sebagai blok konfrontatif, melainkan sebagai koalisi kerja sama,” katanya.

Vieira secara khusus menyoroti kondisi kemanusiaan dan keamanan yang memburuk di Haiti, meningkatnya ketegangan di Sudan dan kawasan Danau Besar Afrika, dampak konflik di Ukraina, serta situasi yang mengkhawatirkan di wilayah pendudukan Palestina. Mengenai Ukraina, ia menekankan pentingnya solusi diplomatik yang sejalan dengan Piagam PBB dan menyebut kembali “Friends of Peace Group,” inisiatif bersama Brasil dan Tiongkok yang dibentuk pada September lalu di New York.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Vieira kembali mengecam blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan dimulainya kembali pemboman oleh Israel. Ia mendesak penarikan total pasukan Israel dari Gaza dan pembebasan semua sandera. Brasil, tegasnya, tetap mendukung solusi dua negara dengan visi negara Palestina yang merdeka dan layak di perbatasan tahun 1967 serta Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Di luar sesi pleno, pertemuan ini juga menjadi panggung strategis untuk dialog bilateral tingkat tinggi. Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang presidensi BRICS tahun ini, Brasil menerima sejumlah permintaan pertemuan bilateral dari negara anggota dan mitra. Pada Minggu (27/4/2025), Menteri Vieira menerima para Menlu dari Indonesia, Rusia, Thailand, dan Uganda. Sementara pada Senin pagi (28/4/2025), ia melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Ethiopia. Pertemuan bilateral ini dimanfaatkan untuk membahas isu prioritas masing-masing negara dan mengoordinasikan posisi menjelang pernyataan bersama.