KBRN, Seoul: Pemerintah Korea Selatan pada hari Selasa (8/4/2025), secara resmi menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari pemilihan presiden berikutnya, setelah pemecatan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Penetapan ini dilakukan dalam rapat Kabinet yang berlangsung empat hari setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemecatan Yoon terkait penerapan darurat militer yang singkat pada bulan Desember lalu.

Dilansir dari Yonhap News Agency, sesuai dengan konstitusi Korea Selatan, negara diharuskan untuk mengadakan pemilihan baru dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan presiden. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari libur sementara bagi masyarakat.

Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa pemerintah telah mengadakan diskusi dengan Komisi Pemilihan Nasional dan lembaga terkait lainnya.

"Kebutuhan untuk memastikan kelancaran operasi pemilihan dan memberikan waktu yang cukup bagi partai politik untuk mempersiapkan," katanya.

Komisi Pemilihan Nasional telah memulai pendaftaran calon secara awal segera setelah Mahkamah Konstitusi mencabut jabatan Yoon pada Jumat lalu. Para calon diwajibkan untuk mendaftar paling lambat tanggal 11 Mei, dan periode kampanye resmi akan dimulai pada tanggal 12 Mei.

Undang-undang juga mensyaratkan bahwa pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai presiden harus mengundurkan diri setidaknya 30 hari sebelum pemilihan, sehingga batas akhir pengunduran diri ditetapkan pada tanggal 4 Mei.

Presiden baru akan dilantik segera setelah pemilihan tanpa adanya tim transisi. Sementara itu, mantan Presiden Yoon Suk Yeol masih berada di kediaman resminya di Seoul untuk hari keempat sejak dipecat akibat deklarasi darurat militer yang singkat tersebut.

Yoon saat ini sedang mempersiapkan untuk meninggalkan kediaman Hannam-dong di pusat Seoul, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pekan lalu, meskipun rincian spesifik mengenai kepindahan tersebut belum final, menurut seorang pejabat kepresidenan.

"Tanggal keberangkatannya dan tempat tinggal selanjutnya belum dikonfirmasi," kata pejabat tersebut, dikutip dari Yonhap News Agency.

Setelah dilantik pada Mei 2022, Yoon memindahkan kantor kepresidenan dari Cheong Wa Dae di pusat kota Seoul ke kompleks kementerian pertahanan di distrik Yongsan. Selama enam bulan persiapan untuk kantor dan kediaman presiden baru yang telah direnovasi dari kediaman resmi menteri luar negeri, Yoon melakukan perjalanan dari kediamannya yang terletak di kompleks apartemen Acro Vista di selatan Seoul.

Layanan Keamanan Kepresidanan (PSS) diketahui sedang bekerja menyiapkan pengaturan perlindungan bagi Yoon dan mantan ibu negara Kim Keon Hee, yang diperkirakan akan pindah ke kediaman pribadi mereka paling cepat akhir pekan ini.

"Keamanan sangat penting mengingat (Yoon) memiliki akses terhadap rahasia nasional tingkat tinggi," ujar seorang pejabat PSS tanpa merinci jumlah personel keamanan yang akan ditugaskan.

Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Kepresidanan, Yoon berhak mendapatkan perlindungan keamanan selama maksimal sepuluh tahun setelah meninggalkan jabatannya.