KBRN, Beijing: Pemerintah Tiongkok merespon secara cepat dan tegas terhadap keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif balasan terhadap seluruh mitra dagangnya, termasuk Tiongkok. Dalam serangkaian langkah balasan yang diumumkan Jumat (4/4/2025) lalu, Tiongkok menetapkan tarif tambahan sebesar 34 persen untuk seluruh produk asal AS mulai Kamis (10/4/2025), membatasi ekspor sejumlah elemen tanah jarang strategis, serta mengajukan gugatan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Langkah-langkah ini diumumkan secara bersama oleh Kementerian Perdagangan (MOFCOM), Komisi Tarif Dewan Negara, serta Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok, sebagai respons terhadap kebijakan tarif “timbal balik” dari pemerintahan AS yang dinilai melanggar aturan perdagangan global.

“Dengan memberlakukan tarif ‘timbal balik’, Amerika Serikat telah secara serius melanggar aturan WTO, merusak hak dan kepentingan sah anggota WTO, serta melemahkan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan,” ujar juru bicara MOFCOM, dikutip dari China Daily.

Pemerintah Tiongkok menyebutkan bahwa praktik yang dilakukan adalah sepihak dan merupakan bentuk intimidasi yang merusak stabilitas tatanan perdagangan global, serta Tiongkok secara tegas menentangnya.

Mulai 10 April, seluruh produk asal AS akan dikenai tarif tambahan sebesar 34 persen, sebagaimana disetujui oleh Dewan Negara. Namun, untuk barang-barang yang dikirim dari AS sebelum 10 April dan tiba di Tiongkok antara 10 April hingga 13 Mei 2025, tarif tambahan ini tidak akan diberlakukan.

Selain tarif, Tiongkok juga mengumumkan pembatasan ekspor terhadap tujuh elemen tanah jarang strategis seperti samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Elemen-elemen ini penting untuk teknologi tinggi seperti pertahanan, luar angkasa, dan energi ramah lingkungan.

“Langkah ini diambil untuk melindungi keamanan nasional dan sejalan dengan norma global,” demikian pernyataan resmi MOFCOM dan Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok.

Sebagai bagian dari langkah balasan, Tiongkok juga memasukkan 16 perusahaan asal AS ke dalam daftar kontrol ekspor, termasuk High Point Aerotechnologies dan Universal Logistics Holdings. Ekspor barang-barang penggunaan ganda ke perusahaan-perusahaan ini dilarang, dan seluruh kegiatan ekspor yang sedang berlangsung harus segera dihentikan.

Selain itu, MOFCOM juga menambahkan 11 perusahaan AS, termasuk produsen drone Skydio, ke dalam daftar entitas tidak dapat dipercaya karena dituduh terlibat dalam kerja sama teknologi militer dengan Taiwan yang dianggap melanggar kedaulatan Tiongkok.

MOFCOM juga meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor tabung CT medis dari AS dan India. Ini merupakan penyelidikan pertama terkait daya saing industri domestik yang dilakukan atas permintaan industri lokal.

Sementara itu, Bea Cukai Tiongkok menghentikan izin impor enam perusahaan AS yang terlibat dalam ekspor sorgum, daging unggas, dan tepung tulang ke Tiongkok. Alasan utamanya adalah temuan zat berbahaya seperti zearalenone, jamur berlebih, dan Salmonella dalam produk impor tersebut. Selain itu, terdeteksi juga furazolidone, obat terlarang di Tiongkok, dalam produk unggas dari dua perusahaan AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi pers pada Kamis (3/4/2025), menegaskan bahwa kebijakan tarif universal dan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump adalah suatu kekeliruan.

“Kami mendesak AS untuk berhenti melakukan hal yang keliru, menyelesaikan permasalahan dagang dengan China maupun negara-negara lain melalui aturan dengan menjunjung kesetaraan, rasa hormat, dan prinsip saling menguntungkan,” ujar Guo, dikutip dari Antara.

Langkah-langkah Tiongkok ini dianggap sah dan masuk akal oleh sejumlah pakar. Dilansir dari Global Times, Gao Lingyun, dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok menyebut tindakan ini sebagai respons yang “sah dan rasional terhadap aksi sepihak AS yang melanggar aturan perdagangan internasional.

Huo Jianguo, Wakil Ketua China Society for WTO Studies, menambahkan bahwa lebih banyak negara kemungkinan akan mengikuti langkah Tiongkok untuk mempertahankan sistem perdagangan berbasis aturan. “Semua pihak harus bekerja sama menjaga lingkungan perdagangan global dari tindakan sepihak AS,” katanya.