KBRN, Beijing: Pemerintah Tiongkok memperkenalkan model baru dalam sistem bantuan sosial dengan menggabungkan peran pemerintah, organisasi filantropi, dan sektor swasta untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Urusan Sipil, Lu Zhiyuan, dalam konferensi pers yang diadakan oleh Pusat Pers Sidang Ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-14 di Beijing, Minggu (9/3/2025) lalu.

Dalam penjelasannya, Lu Zhiyuan menekankan bahwa reformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas cakupan layanan bagi kelompok rentan. “Kami sedang beralih dari sistem bantuan sosial yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah menuju model kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi filantropi dan sektor swasta,” ujarnya.

Menurut Lu, peran pemerintah tetap menjadi yang utama dalam memberikan jaminan sosial. Namun, keterlibatan organisasi kesejahteraan publik, yayasan amal, serta perusahaan swasta diharapkan dapat memperkuat dampak positif kebijakan sosial.

“Model ini kami sebut sebagai ‘Bantuan Pemerintah + Filantropi + Bantuan Sosial.’ Ini memungkinkan lebih banyak sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, untuk dialokasikan secara lebih efisien dalam menangani berbagai tantangan sosial,” ucap Lu.

Sebagai contoh, dalam program bantuan sosial, pemerintah akan terus meningkatkan investasi, tetapi pada saat yang sama akan mendorong partisipasi aktif dari organisasi amal dan sektor swasta. Dengan cara ini, layanan sosial dapat diperluas dan dijalankan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan baru ini juga diterapkan dalam perawatan lansia, di mana pemerintah akan tetap mendukung kelompok lansia yang kurang mampu dengan menyediakan layanan dasar, tetapi akan memanfaatkan mekanisme pasar untuk meningkatkan ketersediaan layanan berkualitas tinggi.

“Kami ingin mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan industri perawatan lansia, sehingga ada lebih banyak pilihan layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik yang disediakan oleh negara maupun oleh sektor komersial dan sosial,” ungkapnya.

Di bidang perlindungan anak, model serupa diterapkan. Sementara pemerintah terus memberikan perlindungan bagi anak yatim piatu dan terlantar, kebijakan baru akan diperluas untuk mencakup anak migran dan anak yang ditinggalkan orang tua. Dalam hal ini, lembaga amal dan komunitas lokal diharapkan dapat memberikan dukungan tambahan, seperti layanan pendidikan, perlindungan hukum, dan pendampingan psikologis.

Pemerintah juga menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial dan memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan sistem yang lebih terbuka dan kolaboratif, kami dapat memastikan bahwa lebih banyak orang mendapat manfaat dari program kesejahteraan sosial. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan dengan melibatkan lebih banyak pihak, kita bisa menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan,” kata Lu.