KBRN,Beijing: China berhasil mencapai kemajuan penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mendorong inovasi tata kelola sepanjang tahun 2024. Melalui serangkaian langkah reformasi administrasi, penguatan layanan publik, serta peningkatan transparansi dan pengawasan, pemerintah terus memperkokoh fondasi pemerintahan berbasis hukum yang modern dan efisien.

Perdana Menteri Li Qiang dalam pidatonya pada Upacara Pembukaan Sesi Ketiga Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-14 di Great Hall of the People, Beijing, Selasa (5/3/2025), menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan pengelolaan pemerintahan sesuai hukum dengan mengajukan 19 proposal legislasi baru ke Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) serta merumuskan dan merevisi 28 regulasi administratif sepanjang tahun lalu. Pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum administratif, sekaligus menertibkan kegiatan inspeksi administratif yang berlebihan terhadap dunia usaha.

"Kami terus memperkuat administrasi pemerintahan berbasis hukum dan secara aktif menerima pengawasan sesuai ketentuan hukum," ujar Li Qiang.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah meluncurkan dua daftar utama yang mencakup layanan-layanan penting yang tersedia melalui sistem pelayanan terpadu, baik secara daring maupun luring. Langkah ini bertujuan mempercepat transformasi digital pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, China juga menggelar inspeksi umum untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan berkualitas tinggi di berbagai daerah. Evaluasi ini tidak hanya mengukur pencapaian ekonomi, tetapi juga mengawasi penerapan kebijakan sosial dan lingkungan di tingkat daerah.

Dalam hal penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni sosial, pemerintah memperkuat sistem identifikasi dini dan penyelesaian sengketa di masyarakat. Langkah konkret juga diambil untuk meletakkan penanganan pengaduan publik pada landasan hukum yang kuat, sehingga setiap keluhan masyarakat dapat ditangani dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pada aspek keamanan, Li Qiang menegaskan bahwa pemerintah meningkatkan kapasitas manajemen darurat dan keselamatan kerja, termasuk menerapkan pendekatan pengawasan yang menyeluruh terhadap potensi bahaya di seluruh rantai produksi, khususnya terkait keamanan gas dan sepeda listrik. Respons cepat terhadap bencana alam, seperti banjir, topan, dan gempa bumi, juga terus diperkuat.

Selain itu, China juga memperkokoh sistem keamanan nasional dan mengambil langkah-langkah ketat untuk mencegah terjadinya insiden besar yang mengganggu stabilitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan besar menjadi prioritas, demi melindungi keamanan jiwa dan harta benda masyarakat serta menjaga ketertiban sosial.

"Kami berupaya meningkatkan performa pemerintahan, memperkuat inovasi dalam tata kelola, serta memastikan kehidupan masyarakat berlangsung aman dan harmonis," jelas Li Qiang.