KBRN, Beijing: Tiongkok tengah bersiap menggelar agenda politik tahunan terbesarnya, Two Sessions atau Lianghui, yang mempertemukan dua lembaga penting, yaitu National People’s Congress (NPC) dan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) pada Selasa (4/3/2025).

Dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China yang diterima RRI, Senin (3/3/2025), Meskipun kerap disebut berdampingan, kedua lembaga ini memiliki fungsi, peran, dan kewenangan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam sistem politik China.

National People’s Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional merupakan lembaga legislatif tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di China. NPC bertanggung jawab menyusun dan mengesahkan undang-undang, mengamandemen konstitusi, serta mengambil keputusan penting terkait pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri.

Selain itu, NPC juga memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk kinerja State Council (Dewan Negara), Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Melalui NPC, wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung dan tidak langsung dari seluruh penjuru China menyuarakan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) atau Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China berperan sebagai lembaga konsultasi politik tertinggi. Berbeda dengan NPC yang fokus pada legislasi dan pengambilan keputusan formal, CPPCC berfungsi sebagai forum konsultasi dan pemberi saran bagi pemerintah.

Anggota CPPCC berasal dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan partai politik non-Komunis, tokoh agama, akademisi, pengusaha, hingga pemimpin komunitas. Melalui forum ini, mereka menyampaikan masukan, kritik, dan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, NPC dan CPPCC sama-sama memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat. NPC hadir sebagai lembaga pembuat keputusan yang sah secara hukum, sementara CPPCC berperan sebagai jembatan konsultasi yang memperkaya perspektif pengambilan keputusan.

Kombinasi peran kedua lembaga ini mencerminkan model demokrasi konsultatif ala China, di mana pengambilan keputusan tidak hanya berbasis suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan berbagai pandangan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Setiap tahun, Two Sessions yang mempertemukan NPC dan CPPCC menjadi barometer utama arah kebijakan China. Isu-isu strategis mulai dari pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, reformasi sosial, hingga kebijakan luar negeri akan dibahas secara mendalam oleh kedua lembaga tersebut.

Melalui kolaborasi NPC dan CPPCC, China diharapkan mampu menjaga stabilitas politik, mendorong pembangunan ekonomi, sekaligus merespons tantangan global secara efektif. Dengan sistem ini, pemerintah China berupaya menciptakan keseimbangan antara sentralisasi kekuasaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pembangunan nasional.