KBRN, Paris: Amerika Serikat (AS) dan Inggris menolak menandatangani perjanjian internasional terkait kecerdasan buatan (AI) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global yang digelar di Grand Palais, Paris, Prancis, Selasa (11/2/2025).

Wakil Presiden AS, JD Vance, dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia dan tokoh industri, mengungkapkan kekhawatiran negaranya terkait regulasi yang dinilai berlebihan.

"Kami percaya bahwa regulasi berlebihan pada sektor AI dapat mematikan industri yang transformatif. AI harus bebas dari bias ideologis, dan AI Amerika tidak boleh dijadikan alat sensor otoriter," kata Vance, dikutip dari DW News.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menyia-nyiakan peluang dari AI dan mengutamakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan AI daripada aspek keamanannya.

"Kami sangat yakin bahwa AI harus tetap bebas dari bias ideologis dan bahwa AI Amerika tidak akan dijadikan alat untuk sensor otoriter," ucapnya.

Vance juga mengkritik regulasi Uni Eropa seperti Digital Services Act dan aturan GDPR terkait privasi online, yang dianggap memberatkan perusahaan kecil.

Sementara itu, pemerintah Inggris menyampaikan melalui pernyataan singkat bahwa mereka tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut karena alasan keamanan nasional dan kekhawatiran terkait "tata kelola global."

Komentar Vance berseberangan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menegaskan perlunya regulasi untuk memajukan AI.

"Kita membutuhkan aturan ini agar AI dapat berkembang," ujar Macron di KTT tersebut, dilansir dari BBC.

Dalam pidato penutupnya di KTT tersebut, ia menyatakan bahwa dia juga mendukung pengurangan birokrasi.

Namun, dia menambahkan bahwa regulasi diperlukan untuk memastikan kepercayaan terhadap AI dan mencegah orang-orang menolaknya karena dianggap tidak dapat diandalkan.

"Kita membutuhkan AI yang dapat dipercaya," kata Macron, setelah sehari sebelumnya mempromosikan upaya Prancis untuk mempercepat pengembangan di sektor ini.

KTT ini dihadiri lebih dari 100 negara dari lima benua, melibatkan pemerintah, organisasi internasional, perusahaan swasta, mitra sosial, akademisi, dan masyarakat sipil. Pertemuan yang berlangsung pada 6-11 Februari 2025 itu menghasilkan lebih dari 100 tindakan konkret dan komitmen untuk mendukung pengembangan AI yang terpercaya, terbuka, inklusif, dan beretika.

Dalam deklarasi yang ditandatangani oleh negara-negara seperti Prancis, China, dan India, para peserta berkomitmen pada tiga tujuan Utama untuk memberdayakan masyarakat untuk memahami revolusi AI, mempromosikan pengembangan AI yang berkelanjutan, dan memperkuat sistem tata kelola internasional AI agar lebih efektif dan inklusif.