RRI.CO.ID, Labuhanbatu- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, saat memimpin Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Jumat, 25 September 2026.
Exit Meeting tersebut menjadi tahapan akhir dari pemeriksaan pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang difasilitasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu itu juga menjadi forum penyampaian berbagai catatan dan koreksi hasil pemeriksaan, khususnya terkait penyelenggaraan dan pengelolaan dana pendidikan.
Dalam arahannya, Maya Hasmita menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa setiap catatan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Maya Hasmita menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa setiap catatan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan.
“Seluruh jajaran harus proaktif. Apa yang menjadi catatan dan koreksi dari Tim BPK harus segera ditindaklanjuti dan dilengkapi sesuai kebutuhan sebelum laporan final diterbitkan. Pemkab Labuhanbatu berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan serta terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Maya juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Menurutnya, hasil pemeriksaan tidak semata-mata menjadi bagian dari pemenuhan administrasi, tetapi harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan program dan anggaran daerah.
“Ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan bersama. Kita ingin setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Maya Hasmita menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan proses pemeriksaan sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan, serta membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang semakin baik.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memastikan akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan BPK RI serta seluruh perangkat daerah terkait. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....