Wabup Labuhanbatu Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Bersama Kemendagri dan KPK
- 21 Sep 2026 09:29 WIB
- Medan
RRI.CO.ID, Medan- Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis, 17 September 2026.
Forum strategis yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkokoh integritas, membenahi sistem birokrasi, serta mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengapresiasi tingginya antusiasme para pemimpin daerah yang hadir. Menurutnya, partisipasi aktif hampir seluruh kepala daerah mengindikasikan komitmen kuat untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing.
"Pencegahan korupsi di Sumatera Utara harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak pihak, sehingga seluruh pemangku kepentingan wajib menyatukan langkah," ujar Bobby.
Rakor ini menghadirkan dua narasumber utama yakni Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dan Pimpinan KPK, Johanis Tanak. Keduanya memaparkan langkah-langkah konkrit dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif di daerah.
Dalam paparannya, Johanis Tanak menggarisbawahi posisi vital Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai benteng pertahanan utama birokrasi. Fungsi Early Warning System: APIP di daerah harus diperkuat agar mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana.
Pengawasan Independen: Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM APIP menjadi kunci utama perbaikan tata kelola Pemda dan ASN.
Rangkaian acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah. Kesepakatan ini berfokus pada perbaikan dan transparansi di tiga sektor yang paling rawan penyimpangan yaitu, Perencanaan Anggaran, Penganggaran Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa.
Kehadiran Wakil Bupati, Jamri, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan KPK dan Kemendagri demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....