RRI.CO.ID, Medan - Bupati Karo, Antonius Ginting, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Rakor digelar diKantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis 17 September 2026.
Salah satu agenda utama rakor adalah penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi. Komitmen tersebut ditandatangani oleh kepala daerah bersama pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Antonius bersama Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, turut menandatangani komitmen bersama. Penandatanganan tersebut sebagai wujud keseriusan dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rakor tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakor juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Pembahasan meliputi penguatan integritas kepala daerah, pengendalian intern dan manajemen risiko, pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, penguatan tata kelola keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa. Serta optimalisasi fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Melalui keikutsertaannya dalam rakor dan penandatanganan komitmen bersama tersebut, Antonius menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program pembangunan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....