RRI.CO.ID, Tanjungbalai – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menegaskan transformasi digital pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi, melainkan kualitas layanan digital yang terintegrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Evaluasi Pengisian Evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI) 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai di Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan itu diikuti organisasi perangkat daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Fadly mengatakan perkembangan teknologi menuntut pemerintah terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sistem layanan yang saling terhubung dan mudah diakses masyarakat.

Ia menjelaskan arah pembangunan pemerintah digital saat ini tidak lagi berorientasi pada penambahan aplikasi baru. Fokus utama adalah memastikan seluruh layanan pemerintah terintegrasi sehingga lebih sederhana dan efisien.

“Kalau dulu setiap layanan punya aplikasi sendiri-sendiri, sekarang yang penting adalah bagaimana semua layanan itu saling terhubung. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bingung menggunakan banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan,” katanya.

Ia menilai integrasi layanan menjadi kunci menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau. Dengan sistem yang saling terhubung, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih praktis, cepat, dan efisien.

Melalui pendampingan yang melibatkan tenaga ahli, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh organisasi perangkat daerah memiliki persepsi yang sama mengenai arah pembangunan pemerintah digital. Sinergi antarlembaga juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern.

Sebelum menyampaikan kutipan berikutnya, Fadly menegaskan transformasi digital merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung program transformasi digital nasional. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

“Melalui Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, pemerintah ingin memastikan transformasi digital benar-benar menghasilkan dampak nyata, mempercepat pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan mendukung target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029,” ucapnya.

Fadly menyebut perubahan tersebut sebagai transformasi dari "Siap Digital Menjadi Bermanfaat Digital." Menurutnya, pelayanan digital harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan yang cepat, aman, terintegrasi, dan berkualitas.

"Saya harap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dalam penerapan pemerintah digital. Insyaallah pelayanan publik di Kota Tanjungbalai semakin optimal dan manfaat transformasi digital benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.