RRI.CO.ID, Medan – Pemerintah Kota Tanjungbalai mengevaluasi standar operasional pelayanan calon pengantin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan edukasi pranikah, pencegahan stunting, dan penyempurnaan regulasi pelayanan.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, memimpin pertemuan sekaligus mendengarkan ekspose Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A-PM) Kota Tanjungbalai, di ruang kerja wali kota, Selasa, 28 Juli 2026. Agenda tersebut membahas standar operasional pelayanan pencatatan calon pengantin serta evaluasi peningkatan kualitas layanan secara terpadu.

Ekspose juga mengulas rencana perubahan Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kepada calon pengantin. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kepastian prosedur sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dalam pembahasan tersebut, DP3A-PM memaparkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya pembenahan alur pelayanan, penguatan edukasi pranikah, pendataan calon pengantin, upaya menekan angka stunting, serta verifikasi persyaratan administrasi pernikahan.

Mahyaruddin menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan melalui pelaksanaan standar operasional yang berlaku. Ia meminta seluruh jajaran DP3A-PM berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota saat memberikan pelayanan.

"Tingkatkan sinergitas dan jalin kerja sama yang baik antar OPD dan pihak yang berperan dalam pelayanan," ujarnya.

Menurut Wali Kota, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tertib, dan berkualitas. Sinergi tersebut juga diharapkanya mampu memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada calon pengantin.

"Setiap perbaikan kami harap mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak masa persiapan pernikahan," ucap Mahyaruddin.