Satgas PRR Tinjau Pembangunan Huntap, 214 KK Ditargetkan Pindah dari Huntara

  • 17 Jul 2026 10:33 WIB
  •  Medan

RRI.CO.ID, Tapanuli Selatan- Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana, Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan kunjungan kerja ke lokasi Hunian Sementara (Huntara) Simatohir, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Selasa, 14 Juli 2026 guna memastikan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam arahannya, Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memantau langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 214 kepala keluarga (KK) masih menempati Huntara dan akan dipindahkan ke kawasan Huntap yang sedang dipersiapkan di atas lahan sekitar 2,5 hektare. Kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas umum, akses jalan, jaringan listrik, dan air bersih, dengan pembangunan 227 unit rumah.

Richard menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang menjadi pelaksana utama pembangunan Huntap tersebut. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat melalui semangat gotong royong.

"Harapan kita, masyarakat yang saat ini masih tinggal di huntara dapat segera menempati hunian tetap dan memulai kehidupan yang baru dengan lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan infrastruktur pendukung serta membangun ekosistem ekonomi agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Jafar Syahbuddin Ritonga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Satgas PRR terhadap percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Tapanuli Selatan. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, dan nyaman. Saat ini proses pematangan lahan terus dilakukan untuk mendukung pembangunan Huntap di Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur.

"Hunian tetap ini diprioritaskan bagi warga terdampak dari Desa Simatohir Kecamatan Angkola Sangkunur serta Dusun Lobu Uhom Desa Panobasan Lombang di Kecamatan Angkola Barat. Kami berharap pembangunan berjalan lancar dan menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat terdampak," katanya.

Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, Sofyan Adil Siregar melaporkan bahwa lokasi Simatohir merupakan salah satu dari lima kawasan relokasi terpusat pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia menjelaskan, di lokasi tersebut saat ini telah berdiri 135 unit Huntara yang dibangun BNPB, sementara pembangunan Huntap akan dilakukan dalam dua tahap.

Diantaranya, 118 unit di lokasi A dan 96 unit di lokasi C sehingga total menjadi 214 unit untuk menampung warga dari Dusun Aek Rambangan Desa Simatohir Kecamatan Angkola Sangkunur. Serta Dusun Lobu Uhom Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat.

Sofyan juga menyampaikan salah satu kendala yang masih dihadapi adalah proses legalitas lahan yang memerlukan pelepasan Hak Guna Usaha (HGU). Meski demikian, lahan untuk pembangunan Huntap telah selesai dipersiapkan dan diharapkan pembangunan fisik oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dapat dimulai dalam waktu dekat.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas PRR, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Huntap diharapkan menjadi bagian penting dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga masyarakat Tapanuli Selatan dapat segera bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat, dan menjalani kehidupan yang lebih aman serta sejahtera," kata Sofyan.

Usai kegiatan peninjauan kawasan Huntara dan rencana pembangunan Huntap, Wakil Ketua I Satgas PRR bersama rombongan melanjutkan kunjungan dengan meninjau kondisi Jembatan Garoga yang rusak akibat banjir bandang pada akhir November 2025, sebagai bagian dari evaluasi percepatan rehabilitasi infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Selatan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....