RRI.CO.ID, Pematangsiantar - Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin 27 April 2026.

Pada upacara tersebut, Wesly membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam amanatnya, Tito menyampaikan peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujarnya.

Tito juga menegaskan tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, sangat bergantung pada koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, kurangnya kolaborasi antardaerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi melalui kebijakan yang lebih terarah dan inklusif.

Untuk itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial. Di saat yang sama, stabilitas dan ketahanan daerah juga perlu diperkuat dalam menghadapi dinamika global.

Kepala daerah juga diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan. Langkah tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Tito menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.