RRI.CO.ID, Medan- Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa seluruh hasil monitoring Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah 1 Sumut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023 telah rampung ditindaklanjuti. Kepastian ini disampaikan menyusul munculnya pemberitaan salah satu media online yang mengaitkan perusahaan dengan dugaan mark up dalam sejumlah pekerjaan strategis.

Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi, Lokot Parlindungan Siregar, menjelaskan bahwa tindak lanjut tersebut telah dinyatakan selesai dalam pertemuan resmi bersama BPK Wilayah 1 Sumut pada Semester I 2025, tepatnya 24 Juli 2025.

“Seluruh rekomendasi yang termuat pada LHP No: 98/LHP/XVIII/Medan/12/2023 sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Direksi periode sekarang juga sangat terbuka terhadap laporan masyarakat maupun BPK, meskipun rekomendasi itu ditujukan kepada Direksi sebelumnya,” ujar Lokot, pada Senin (6/4/2026).

Lokot menegaskan bahwa Perumda Tirtanadi berkomitmen penuh menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga menepis pemberitaan yang menyebut adanya dugaan mark up pada sejumlah pekerjaan seperti pengadaan pipa lateral, pipa transmisi, dan renovasi menara air.

Hal senada disampaikan Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), Perdinan Ginting. Menurutnya, tidak ada istilah mark up dalam LHP BPK yang diterima pihaknya.

“Dalam dokumen pemeriksaan BPK tidak terdapat kalimat mark up. Yang ada adalah catatan ketidaksesuaian yang wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” jelas Perdinan.

Ia menambahkan, setiap monitoring yang dilakukan BPK akan menghasilkan penilaian dengan istilah “sesuai” atau “tidak sesuai”, dan seluruh temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tirtanadi dengan penyampaian laporan serta bukti-bukti pelengkap kepada BPK.

Perdinan memastikan, setiap proses pemeriksaan hingga pelaporan kembali dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk komitmen Tirtanadi menjaga integritas dalam seluruh proses pengelolaan pekerjaan dan kegiatan strategis perusahaan.