RRI.CO.ID, Medan - Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala Kota Medan) bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menyatakan dukungan terhadap surat edaran yang diterbitkan Pemerintah Kota Medan. Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, menilai perbedaan pandangan di tengah masyarakat atas kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi kesalahpahaman yang memecah persaudaraan.

“Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh,” ujar Datuk Adil dalam pertemuan dengan Wali Kota Medan Rico Waas, di rumah dinas wali kota, Selasa 3 Maret 2026.

Ia menambahkan, Forkala sebagai lembaga adat di kota yang multikultural berkomitmen menjaga kondusivitas serta berperan sebagai penghubung komunikasi antarwarga. Dukungan juga disampaikan perwakilan masyarakat Nias, Martinus Lase. Ia menyebut pihaknya siap membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mendukung kebijakan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi masukan yang disampaikan Forkala dan FPK. Ia menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan bukan bertujuan melarang, melainkan untuk menata.

“Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Kebijakan tersebut tidak melarang, melainkan menata. Namun memang ada yang memaknai berbeda. Pro dan kontra itu biasa, yang penting kita tetap bersaudara,” kata Rico.

Rico menjelaskan, surat edaran tersebut tidak akan dicabut. Namun pemerintah membuka ruang penyempurnaan dengan mempertimbangkan berbagai masukan tanpa menghilangkan substansi kebijakan.

“Masukan tentu boleh diberikan. Kami akan mengakomodir semua pihak dan menyempurnakan surat edaran, agar esensinya tetap terjaga serta bisa dipahami secara menyeluruh,” ujarnya.