RRI.CO.ID, Surabaya – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkuat sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam mempersiapkan penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M. Kolaborasi diarahkan untuk mewujudkan Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual, ekosistem ekonomi haji, serta peradaban dan keadaban.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan evaluasi penyelenggaraan Haji 1447 H menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan pada tahun berikutnya. Hal tersebut disampaikannya dalam Silaturahmi Akbar dan Rapat Koordinasi KBIHU se-Jawa Timur di Surabaya, pada Selasa, 25 Agustus 2026.
“Fokus kita bukan hanya keberangkatan dan pemulangan, tetapi juga kualitas pembinaan, perlindungan jemaah, ketertiban data, kesehatan, dan kepatuhan seluruh ekosistem layanan,” ujarnya.
Pada penyelenggaraan Haji 1447 H, Embarkasi dan Debarkasi Surabaya melayani 116 kelompok terbang (kloter) dengan 43.537 jemaah dan 463 petugas kloter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.462 jemaah atau sekitar 91 persen tercatat tergabung dalam KBIHU.
Irfan meminta verifikasi data calon jemaah diperketat, mencakup nomor porsi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status pelunasan, paspor, hasil istithaah kesehatan, hubungan keluarga, hingga penempatan kloter. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan antrean dan mencegah penyalahgunaan data.
“Tidak boleh ada manipulasi hubungan keluarga, perubahan identitas, atau perpindahan kloter tanpa dasar. Keadilan antrean harus dijaga. Hak jemaah tidak boleh dirusak oleh permainan data,” ujarnya.
Selain administrasi, Kemenhaj akan memperkuat penerapan istithaah kesehatan berbasis profil risiko. Kebijakan ini menjadi perhatian setelah dari 77 jemaah yang wafat di Arab Saudi pada operasional Haji 1447 H, sebanyak 62 orang di antaranya berusia 61 tahun ke atas.
Karena itu, jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi akan didorong mendapatkan pemantauan serta pendampingan sejak sebelum keberangkatan. Pada aspek pembinaan, Haji 1448 H juga direncanakan memiliki tujuh kali manasik, termasuk dua kali manasik kesehatan.
Materi manasik akan diperkuat dengan simulasi pergerakan serta pemahaman mengenai rukhsah, murur, tanazul, safari wukuf, hingga ketentuan hadyu dan dam. KBIHU juga diminta menjadi mitra pemerintah yang profesional dan mematuhi regulasi dalam memberikan pembinaan kepada jemaah.
Kemenhaj menegaskan KBIHU tidak diperbolehkan menjanjikan penggabungan jemaah, perpindahan kloter, percepatan keberangkatan maupun fasilitas lain di luar kewenangannya. Edukasi mengenai umrah aman dan pencegahan haji nonprosedural juga diminta terus diperluas kepada masyarakat.
“Pemerintah menyiapkan regulasi, sistem, dan pengawasan. KBIHU memperkuat pembinaan jemaah. Kita ingin jemaah lebih siap, pembimbing lebih profesional, penyelenggara lebih patuh, layanan lebih aman, dan ekosistem haji lebih tertib,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....