RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan monitoring dan evaluasi (monev) menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja sekaligus menyusun langkah perbaikan program pada semester berikutnya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kemenhaj, M. Noer Alya Fitra saat membuka Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

M. Noer Alya Fitra mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Ia membuka kegiatan didampingi Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Program, dan Anggaran, Marliza.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam forum tersebut dipaparkan Kemenhaj mengelola anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada Tahun Anggaran 2026, termasuk alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain mengevaluasi capaian semester pertama, forum juga membahas arah kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2027 untuk menjamin keberlanjutan program prioritas kementerian.

Evaluasi difokuskan pada pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhaj. Sasaran tersebut meliputi peningkatan pembinaan, pelayanan dan pelindungan jemaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta penguatan tata kelola organisasi.

Forum juga membahas penguatan sistem pengukuran kinerja, efektivitas pelaksanaan program prioritas, hingga optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Monitoring dan evaluasi diikuti seluruh unit kerja di lingkungan Kemenhaj dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan. Melalui kegiatan ini, Kemenhaj menegaskan komitmennya memperkuat budaya kinerja dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran memberikan manfaat optimal bagi pelayanan haji dan umrah.