RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mulai merealisasikan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di berbagai daerah. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pelayanan haji dan umrah agar lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Kepala Biro Perencanaan Kemenhaj, M. Noer Alya Fitra, mengatakan pembangunan PLHUT merupakan proyek yang didanai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penetapan satuan kerja penerima proyek dilakukan bersama Biro Perencanaan Kemenhaj, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

"Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerja sama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya pada Senin, 27 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemenhaj, Slamet, menjelaskan pembangunan fisik telah dimulai di tiga lokasi dari total 40 kabupaten dan kota yang menjadi target tahun ini. Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi untuk menjamin efisiensi anggaran dan kualitas pekerjaan.

Tiga lokasi yang telah memasuki tahap konstruksi berada di Kota Cimahi dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemenhaj menargetkan seluruh pembangunan PLHUT di 40 lokasi dapat berjalan sesuai jadwal pada tahun anggaran 2026.

Keberadaan PLHUT di setiap daerah diharapkan mampu mendekatkan pelayanan administrasi haji dan umrah kepada masyarakat. Gedung tersebut akan menjadi pusat layanan terpadu yang melayani pendaftaran haji, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan perbankan penerima setoran haji.

Kemenhaj menegaskan akan terus mempercepat proses pengadaan dan pembangunan PLHUT di seluruh lokasi yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.