KBRN, Medan: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan kembali menggelar Pekan Kuliner Khas IV tahun 2025 di Jalan Masjid Raya, Medan. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dari 2 hingga 6 Juli 2025, dan diikuti hampir 300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah memiliki sertifikat halal. Menariknya, seluruh peserta tidak dikenakan biaya sewa stan.

Langkah ini merupakan komitmen MUI untuk mendukung UMKM lokal, terutama pelaku usaha bersertifikasi halal, agar dapat berkembang tanpa terbebani beban finansial. “Kami tidak mengutip biaya apa pun dari peserta. Syaratnya hanya satu, mereka harus memiliki sertifikat halal,” ujar Saleh Rambe, Anggota Komisi Dakwah MUI Kota Medan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan lonjakan harga yang kerap terjadi dalam event serupa. Menurutnya, di banyak tempat, pedagang kerap harus membayar sewa stan dengan harga tinggi, sehingga harga jual kepada pembeli ikut meningkat. “Dengan menggratiskan biaya stan, kami ingin menjaga agar harga makanan tetap terjangkau dan wajar bagi masyarakat,” katanya.

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang dialokasikan untuk program MUI. Dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanpa membebani para pelaku UMKM.

Saleh Rambe berharap model pelaksanaan kegiatan seperti ini dapat ditiru oleh lembaga lain. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Majelis Ulama, tapi juga oleh lembaga-lembaga lain dengan sistem dan metode yang sama—tidak memberatkan pedagang dan tidak memberatkan pembeli,” ungkapnya.

Ke depan, MUI berencana menetapkan standar harga di setiap stan agar masyarakat dapat mengetahui kisaran harga secara transparan. Pengawasan harga juga akan dilakukan secara ketat untuk memastikan pedagang tetap menjual dengan harga yang masuk akal. Dengan sistem ini, MUI berharap hubungan antara ulama, pemerintah, dan masyarakat semakin erat melalui kegiatan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. (Red: JYL)