RRI.CO.ID, Medan - Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpotensi memicu volatilitas harga pangan, sekaligus menekan daya beli masyarakat. Menurutnya, dampak antrean BBM kini tidak lagi terbatas pada pengguna solar bersubsidi, tetapi juga telah meluas ke pembeli Pertalite dan Pertamax.

Gunawan mengatakan, sebelum Juli 2026 antrean panjang umumnya hanya terjadi pada kendaraan yang membeli solar bersubsidi. Namun belakangan, antrean juga terlihat pada masyarakat yang ingin mendapatkan Pertalite maupun Pertamax.

"Dari hasil pemantauan, ketika stok Pertalite di SPBU habis, masyarakat beralih membeli Pertamax. Kondisi ini membuat stok Pertamax di sejumlah SPBU juga cepat habis, sehingga antrean semakin panjang," ujar Gunawan, Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Gunawan, antrean BBM berpotensi mengganggu distribusi barang, terutama pangan. Sebab, jalur logistik utama masih didominasi kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi.

"Semakin lama kendaraan mengantre BBM, semakin besar risiko distribusi barang terlambat. Akibatnya pasokan komoditas di pasar induk berkurang saat proses perdagangan berlangsung sehingga harga pangan menjadi lebih mudah bergejolak," katanya.

Ia menjelaskan keterlambatan distribusi dapat memicu kenaikan maupun volatilitas harga pangan, yang pada akhirnya merugikan pedagang dan konsumen. Selain berdampak pada distribusi, antrean BBM juga dinilai meningkatkan beban pengeluaran masyarakat. Kelangkaan Pertalite memaksa sebagian masyarakat membeli Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi, atau bahkan mengurangi mobilitas sehari-hari.

"Daya beli masyarakat ikut tertekan karena sebagian konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli BBM yang lebih mahal. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memilih mengurangi aktivitas karena sulit memperoleh BBM," ucap Gunawan.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menormalkan pasokan BBM. Menurutnya, persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak mentah dunia, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Kelangkaan dan antrean BBM memiliki keterkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga kondisi geopolitik global. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh," kata Gunawan.