RRI.CO.ID, Tapanuli Selatan - DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Selatan, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa 21 Juli 2026. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan pengantar Nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Ia menjelaskan laporan keuangan Pemkab Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 telah terlebih dahulu disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan capaian ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Untuk pendapatan daerah, dari target sebesar Rp1.576.751.265.390, terealisasi sebesar Rp1.605.931.226.010 atau 101,85 persen. Dengan demikian, pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp29.179.960.620.

Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.643.135.380.292 terealisasi sebesar Rp1.443.515.261.069,25 atau 87,85 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp998,753 miliar, belanja modal Rp201,065 miliar, belanja tidak terduga Rp7,612 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp236,083 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp76,384 miliar terealisasi Rp76,424 miliar atau 100,05 persen, sementara pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp10 miliar tidak terealisasi. Dengan demikian, pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp76,424 miliar, sehingga SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp238.839.985.814,60.

Selanjutnya, Gus Irawan menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, saran, serta catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Tapanuli Selatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu hal utama yang disampaikan Gus Irawan adalah terkait penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025.

Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028, sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

“Proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di daerah terdampak menjadi prioritas kita. Rehabilitasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun,” ucapnya.

Gus Irawan juga menjelaskan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp238,839 miliar terjadi karena dua faktor utama, yakni realisasi pendapatan yang melampaui target serta belanja daerah yang terealisasi sebesar 87,85 persen. Selain disebabkan adanya efisiensi belanja, sebagian program dan kegiatan juga mengalami penundaan akibat bencana yang terjadi menjelang akhir tahun anggaran 2025.

“Dari sisi pendapatan terjadi over target sekitar Rp30 miliar. Di sisi lain, realisasi belanja 87,85 persen disebabkan adanya efisiensi dan beberapa program yang tertunda akibat bencana. Program yang tertunda tersebut akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.

Terkait pemulihan sektor pertanian, Gus Irawan menyampaikan bahwa lebih dari 3.000 hektare lahan sawah terdampak bencana. Pada tahun pertama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah dialokasikan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk normalisasi sekitar 700 hektare sawah rusak.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, akan terus berupaya mendapatkan dukungan tambahan agar penanganan lahan pertanian terdampak dapat dilakukan secara lebih luas. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tapsel juga terus melakukan optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi, membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi penerimaan daerah.

Namun demikian, Gus Irawan menegaskan peningkatan PAD tetap harus mempertimbangkan iklim investasi dan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Di bidang pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui proses peningkatan RSUD Sipirok menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta mendorong seluruh puskesmas agar dapat menerapkan pola pengelolaan BLUD.

Sementara di bidang pendidikan, Pemkab Tapsel terus meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan serta melakukan optimalisasi peran pengawas sekolah. Gus Irawan juga menyampaikan angka stunting Tapanuli Selatan turun dari 15 persen pada 2024 menjadi 6,61 persen pada 2025. Sementara angka kemiskinan juga mengalami penurunan di tengah dampak bencana.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh apresiasi pemerintah pusat dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sekaligus menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar. Gus Irawan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah.