RRI.CO.ID, Medan - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan realisasi APBN regional hingga 31 Maret 2026 tetap menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara dan belanja pemerintah tercatat tumbuh dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Rudy Rahmaddi, mengatakan pendapatan dan hibah mencapai Rp5,88 triliun atau 14,12 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp19,44 triliun atau 30,52 persen dari total pagu APBN 2026.

“Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan kinerja yang optimal dan tetap terjaga,” kata Rudy. Pendapatan negara tercatat tumbuh 20,39 persen, sedangkan belanja negara meningkat 42,82 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp4,24 triliun atau 18,74 persen dari pagu. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,16 triliun untuk gaji, tunjangan kinerja dan pembayaran THR ASN.

Khusus pembayaran THR tahun 2026 bagi ASN pusat, pejabat, TNI dan Polri di Sumatera Utara mencapai Rp640,32 miliar. Anggaran tersebut disalurkan kepada 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja di wilayah Sumatera Utara.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumut mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03 persen dari total pagu. Realisasi tersebut tumbuh 50,50 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, didorong relaksasi kebijakan penyaluran TKD pascabencana.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp3,60 triliun kepada 58.966 debitur di Sumut. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menjadi penerima terbesar dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,65 triliun.

Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (Umi) mencapai Rp307,23 miliar kepada 45.032 debitur hingga Maret 2026. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran pembiayaan UMi dengan nilai mencapai Rp300,45 miliar.

Di sisi penerimaan, realisasi pajak di Sumut hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp4,3 triliun atau 12,19 persen dari target tahunan. Penerimaan tersebut tumbuh 44,36 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dan berasal dari Kanwil DJP Sumut I dan II.

Rudy menegaskan kinerja APBN Sumut hingga Maret 2026 tetap terjaga untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat.

“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.