RRI.CO.ID, Tebing Tinggi – Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyiapkan Pasar Induk sebagai pusat distribusi pangan sekaligus lokasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Pengendalian Harga (PPH). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di kawasan pasar.

Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, mengatakan pemindahan pelaksanaan GPM dan PPH ke Pasar Induk menjadi solusi atas polemik pelaksanaan Pasar Pengendalian Harga di Pasar Sakti. Kebijakan tersebut juga bertujuan menarik masyarakat berbelanja di Pasar Induk.

"Kami ingin masyarakat datang ke Pasar Induk karena ada nilai lebih, terutama harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau," katanya saat meninjau Pasar Induk Kota Tebing Tinggi pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan perbedaan harga yang sempat menimbulkan polemik di Pasar Sakti telah diselesaikan bersama Satgas Pangan Polres Tebing Tinggi. Para pedagang juga telah berkomitmen menjual beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Marimbun menyebut kebutuhan beras masyarakat Kota Tebing Tinggi mencapai sekitar 45 ton per hari. Karena itu, pemerintah terus menjaga pasokan dan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi daerah.

Ia menambahkan, Dinas Perdagangan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan Perum Bulog untuk memindahkan pelaksanaan PPH ke Pasar Induk. Selain itu, pemerintah juga tengah merancang pembentukan BUMD Pangan yang akan menjadikan Pasar Induk sebagai pusat distribusi berbagai komoditas pokok.

"Pasar Induk diharapkan menjadi simpul perdagangan yang mampu menjalin kerja sama dengan daerah hinterland maupun kabupaten/kota sekitar sehingga distribusi pangan berjalan lebih efektif," ujarnya.

Pemko Tebing Tinggi optimistis penguatan fungsi Pasar Induk tidak hanya mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan aktivitas perdagangan dan memperkuat perekonomian masyarakat.