Pemerintah Mewujudkan Transportasi Publik Aman Bagi Perempuan

RRI.CO.ID, Medan - Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di Programa 1 LPP RRI Medan FM 94,3 MHz. Jumat ( 18/9/2026 ) pagi, membahas isu penting mengenai keselamatan perempuan dalam menggunakan transportasi publik di Sumatera Utara, dengan menghadirkan narasumber Ir. Meuthia Fadila Fachruddin, M.Eng. Sc. (Akademisi / Sekretaris MTI Sumut) dan H. Jumadi, S.Pd.I., M.I.Kom (Anggota Komisi D DPRD Sumut). Kasus pelecehan, ketidaknyamanan, dan minimnya fasilitas ramah perempuan masih sering terjadi di angkutan umum. Hal ini membuat banyak perempuan merasa tidak aman dan memilih tidak menggunakan transportasi publik. Dua narasumber dari unsur akademisi dan legislatif memberikan analisis serta solusi untuk membangun budaya keselamatan yang berkeadilan gender.

“ Aspek teknis dan perencanaan transportasi yang berperspektif perempuan. Menurutnya, transportasi publik selama ini lebih banyak dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti pencahayaan yang cukup, ruang tunggu yang aman, dan akses yang mudah bagi ibu hamil serta ibu yang membawa anak. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip inklusif dalam desain halte, bus, dan sistem operasional. Selain itu, edukasi kepada pengemudi, kondektur, dan petugas agar memiliki kepekaan terhadap keselamatan perempuan menjadi hal yang wajib. Sistem pelaporan berbasis aplikasi dan keberadaan CCTV juga harus dimaksimalkan agar korban pelecehan bisa segera mendapat bantuan, “ ungkap Meuthia.

Sedangkan Jumadi menyoroti peran kebijakan dan anggaran dalam mewujudkan transportasi aman. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumut mendorong pemerintah provinsi untuk membuat regulasi khusus tentang keselamatan transportasi publik, termasuk penerapan SOP penanganan kekerasan seksual di angkutan umum. Komisi D juga meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap operator transportasi. Ia menambahkan bahwa kampanye budaya malu dan berani melapor harus digalakkan di sekolah, kampus, dan komunitas perempuan agar korban tidak takut bersuara.

Kedua narasumber sepakat bahwa keselamatan perempuan di transportasi publik bukan hanya isu perempuan, tetapi isu kemanusiaan dan pembangunan. Jika perempuan merasa aman, maka produktivitas ekonomi akan meningkat karena mereka lebih leluasa beraktivitas. Pemerintah harus bersinergi dengan akademisi, kepolisian, organisasi perempuan, dan operator transportasi untuk menciptakan ekosistem yang aman. Pengadaan petugas perempuan, jam khusus perempuan, dan sosialisasi etika di ruang publik dinilai efektif mengurangi risiko pelecehan. Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi fokus. Penumpang lain harus berani menjadi bystander yang aktif membantu korban, bukan diam atau merekam. Pendidikan karakter di sekolah tentang menghormati perempuan perlu diperkuat.

Diakhir dialog narasumber menyimpulkan bahwa mengawal budaya keselamatan transportasi publik bagi perempuan membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak. Transportasi publik harus menjadi ruang aman, nyaman, dan setara bagi semua warga. Dengan kebijakan yang berpihak, fasilitas yang inklusif, dan kesadaran kolektif, Sumatera Utara dapat mewujudkan sistem transportasi yang manusiawi dan bermartabat.